Latar Belakang
Tahun 2009 WHO menempatkan Indonesia pada peringkat ke 5 populasi penderita Tuberkulosis (TB) terbesar dunia setelah India, China, Afrika Selatan, dan Nigeria. WHO Global Tuberculosis Control tahun 2010 melaporkan bahwa insiden kasus TB di Indonesia adalah 430.000 orang, prevalensi semua kasus TB sebesar 660.000 orang, dan jumlah kematian akibat TB sebesar 61.000 orang. Angka ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 1990 tetapi angka ini tetap tinggi dan perlu mendapat perhatian. Diperkirakan pada setiap 100.000 penduduk Indonesia terdapat 130 penderita baru TB paru BTA positif dan merupakan pembunuh nomor 1 dari semua jenis penyakit menular. Parahnya TB menyerang sebagian besar kelompok usia kerja produktif, kelompok ekonomi lemah, dan masyarakat yang berpendidikan rendah.
Penanggulang TB tidak saja menjadi program nasional tetapi juga program terintegrasi internasional. Terbukti, bahwa pencapaian keberhasilan penanggulangan TB masuk dalam salah satu keberhasilan pencapaian target MDGs tahun 2015. Di Indonesia, penanggulangan TB dengan strategi DOTS (Observed Treatment Shortcurse Chemotherapy) telah dilaksanakan sejak tahun 1990 berdasarkan rekomendasi WHO. Pada tahun 1995, DOTS dilaksanakan di Puskesmas secara bertahap dan pada tahun 2000, DOTS mulai dilaksanakan secara nasional di seluruh Unit Pelayanan Kesehatan (UPK) terutama Puskesmas yang diintegrasikan dalam pelayanan kesehatan dasar. Buku Pedoman Penanggulangan TB telah dibagikan hingga ketingkat Puskesmas seluruh Indonesia sehingga pelaksanaan penanggulangan TB dilakukan dengan standar yang sama. Pencatatan, pelaksanaan, dan pelaporan dilakukan berjenjang mulai dari Puskesmas, kabupaten, provinsi, hingga kementerian kesehatan.
Tantangan penanggulangan TB selain Multi Drug Resistent (MDG) akibat pasien tidak berobat teratur dan angka drop out (DO) tinggi serta komplikasi TB dan HIV adalah capaian
angka penemuan kasus TB yang tidak merata di seluruh Indonesia. Meskipun secara nasional angka penemuan kasus TB dalam setahun telah mencapai target yakni minimal 70% dari perkiraan tetapi pada beberapa daerah angka ini masih rendah sehingga berdampak pada program lainnya. Dua Indikator utama keberhasilan penanggulangan TB adalah tercapainya cakupan penemuan kasus 70% dari perkiraan dalam setahun dan tercapainya angka kesembuhan minimal 85% bagi pasien TB dalam setahun. Tahun 2009, capaian keberhasilan pengobatan TB Indonesia adalah 91%. Sedangkan angka temuan kasus TB hanya 71%. Artinya, Indonesia berhasil dalam pengobatan tetapi kurang berhasil dalam pencegahan dan penemuan kasus secara dini (promosi dan preventif).
Kegiatan penemuan pasien terdiri dari penjaringan suspek, diagnosis, penentuan klasifikasi penyakit dan tipe pasien. Penemuan pasien merupakan langkah pertama dalam kegiatan program penanggulangan TB. Penemuan dan penyembuhan pasien TB menular, secara bermakna akan dapat menurunkan kesakitan dan kematian TB, penularan TB di masyarakat dan sekaligus merupakan kegiatan pencegahan penularan TB yang paling efektif di masyarakat. Penemuan pasien TB dilakukan dengan strategi:
a. Penemuan pasien TB dilakukan secara pasien dengan promosi aktif. Penjaringan tersangka pasien dilakukan di unit pelayanan kesehatan, didukung dengan penyuluhan secara aktif, baik oleh petugas kesehatan maupun masyarakat, untuk meningkatan cakupan penemuan tersangka pasien TB.
b. Pemeriksaan terhadap kontak pasien TB, terutama mereka yang BTA pasitiv dan pada keluarga anak yag menderita TB yang menunjukkan gejala sama harus diperiksa dahaknya.
c. Penemuan secara aktif dari rumah ke rumah, dianggap tidak cost efektif.
Mengapa Penemuan Aktif Menjadi Kebijakan?
Penemuan aktif menjadi kebijakan karena 2 hal, pertama promosi aktif di puskesmas dianggap sudah maksimal sehingga diperlukan tindakan lanjutan berupa penemuan aktif dan bisa juga promosi aktif di puskesmas dianggap kurang maksimal sehingga perlu dilengkapi dengan penemuan secara aktif. Kedua, menunggu “gawang” bukan lagi tindakan yang tepat bagi sebuah puskesmas dalam penemuan kasus, sehingga tim penanggulangan TB puskesmas beserta tim survailans penyakit menular diharapkan aktif dalam mencari penyakit.
Argumen Kebijakan yang Lemah
Peningkatan angka temuan kasus minimal 70% pertahun dengan penemuan aktif sulit dianggap mampu meningkatkan angka temuan kasus. Pada kenyataannya petugas puskesmas merasa sudah cukup dengan melakukan promosi aktif di puskesmas. Petugas puskesmas menganggap bahwa perawatan mereka terhadap pasien TB dan pemeriksaan anggota keluarga pasien dianggap sebagai penemuan kasus TB aktif. Penemuan aktif juga sulit dilakukan, terkait pendanaan salah satunya. Siapa yang mau membayar gajih tambahan untuk petugas yang akif melakukan pemeriksaan pada masyarakat wilayah kerja puskesmasnya? Siapa yang akan membayar transportasi? Dan siapa yang membayar beban kerja laboran puskesmas terkait pemeriksaan sputum? Berapa dana untuk sarana laboratorium puskesmas yang habi terpakai? Dan dana-dana lainnya? Selain itu, terkait TBC yang juga berkaitan dengan masalah sosial dimana masih banyak masyarakat yang malu untuk menyatakan dirinya sebagai penderita TB sehingga banyak kasus TB yang sebenarnya “ditutupi” sendiri oleh individu dan keluarganya. Kemudian muncul pertanyaan? Apakah masyarakat hanya memeriksakan dirinya ke puskesmas? Sedangkan ada banyak rumah sakit, ada banyak klinik dokter swasta yang bisa dikunjungi pasien? Bisa saja pencatatan yang dilakukan puskesmas tidak menggambarkan kejadian TBC yang sesungguhnya terjadi di wilayah kerjanya.
Efektivkah kebijakan ini?
Pada kenyataannya kebijakan ini kurang dilakukan di puskesmas, bahkan bisa dikatan tidak dilakukan. Promosi aktif dirasakan cukup oleh puskesmas sehingga tidak perlu ada penemuan aktif. Pada buku panduan penanggulangan TBC bahkan penemuan kasus TBC secara aktif ini dianggap tidak cost efektiv. Begitu juga ketika ditanyakan dengan petugas penanggulangan TBC
puskesmas, mereka menganggap penemuan kasus aktif haya bisa dilakukan dengan petugas yang banyak dan dana yang besar.
Apa Akar Masalahnya tepat?
Pernahkah puskesmas melakukan kroscek pasien TBC wilayah kerja puskesmas yang datang ke Klinik dokter swasta, mendapat pengobatan dan perawatan di sana? atau bahkan ke rumah sakit pemerintah dan swasta yang ada di daerah tersebut? Jika ternyata banyak pasien yang datang memeriksakan diri dan berobat ke sana bukankah artinya ada pertanyaan besar, kenapa pasien tidak ke puskesmas saja? jawabannya sudahkan puskesmas “membuka diri” (baca:melakukan sosialisasi pemeriksaan TB gratis di puskesmas? Melakukan sosialisasi perawatan pasien TB di puskesmas secara gratis?) sehingga masyarakat tahu dan yakin bahwa langkah pertama ketika mereka sakit adalah datang ke puskesmas. Dengan demikian, angka penemuan kasus TB dapat meningkat dengan sendirinya hanya dengan promosi aktif dan diikuti dengan pemeriksaan kontak serumah.
healthpolicys2ugm 