KEBIJAKAN PROGRAM PENYEDIAN AIR MINUM DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT ( PAMSIMAS )

Mengapa Program PAMSIMAS di Pandang Perlu?

Pemerintah Indonesia mempunyai komitmen sangat kuat untuk mencapai Millenium Development Goals (MDGs), yaitu menurunnya jumlah penduduk yang belum mempunyai akses air minum dan sanitasi dasar sebesar 50 % pada tahun 2015. Berdasarkan UU No.32/2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No.33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemeritah Daerah, maka pemerintah daerah bertanggungjawab penuh untuk memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat di daerahnya masing-masing, termasuk pelayanan air minum dan sanitasi. Namun demikian, bagi daerah-daerah dengan wilayah pedesaan relatif luas, berpenduduk miskin relatif tinggi dan mempunyai kapasitas fiskal rendah, pada umumnya kemampuan mereka sangat terbatas, sehingga memerlukan dukungan finansial untuk membiayai investasi yang dibutuhkan dalam rangka meningkatkan kemampuan pelayanannya kepada masyarakat, baik untuk investasi fisik dalam bentuk sarana dan prasarana, maupun investasi non-fisik yang terdiri dari manajemen, teknis dan pengembangan sumber daya manusia.

PAMSIMAS merupakan salah satu program dan aksi nyata pemerintah (pusat dan daerah) dengan dukungan Bank Dunia, untuk meningkatkan penyediaan air minum, sanitasi, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat terutama dalam menurunkan angka penyakit diare dan penyakit lainnya yang ditularkan melalui air dan lingkungan.

Ruang lingkup kegiatan Program PAMSIMAS mencakup 5 (lima) komponen proyek yaitu :

  1. Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Kelembagaan Lokal;
  2. Peningkatan Kesehatan dan Perilaku Higienis dan Pelayanan Sanitasi;
  3. Penyediaan Sarana Air Minum dan Sanitasi Umum;
  4. Insentif untuk Desa / Kelurahan dan Kabupaten / Kota; dan
  5. Dukungan Pelaksanaan dan Manajemen Proyek.

Untuk mendukung Program ini, pemerintah melibatkan banyak pihak, baik dari lembaga pemerintah sendiri seperti ( Bappenas, Ditjen Cipta Karya, PMD, Depkes dll) juga dari pihak lain lain seperti rekrutmen tenaga tenag non lembaga pemerintah ( Tenaga Trainer, konsultan, dan Fasilitator ).

Dengan keterlibatan begitu banyak pihak diharapkan akan mendapatkan hasil yg lebih baik. Khusus untuk tenaga non pemerintah di bawahi oleh Ditjen Cipta Karya / PU.

 

Tujuan Dan Sasaran Program

Tujuan program Pamsimas adalah untuk meningkatkan akses  layanan air minum dan sanitasi bagi masyarakat miskin perdesaan khususnya masyarakat di desa tertinggal dan masyarakat di pinggiran kota (peri-urban). Secara lebih rinci program Pamsimas bertujuan untuk:

  1. Meningkatkan praktik hidup bersih dan sehat di masyarakat;
  2. Meningkatkan jumlah masyarakat yang memiliki akses air minum dan sani-tasi yang berkelanjutan;
  3. Meningkatkan kapasitas masyarakat dan kelembagaan lokal (pemerintah daerah maupun masyarakat) dalam penyelenggaraan layanan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat;
  4. Meningkatkan efektifitas dan kesinambungan jangka panjang pembangunan sarana dan prasarana air minum dan sanitasi berbasis masyarakat;

Sasaran program ini adalah kelompok miskin  di perdesaan dan pinggiran kota (peri-urban) yang memiliki prevalensi penyakit terkait air yang tinggi dan belum mendapatkan akses layanan air minum dan sanitasi.

Argumen Kebjakan Yang Lemah

Dengan keterlibatan banyak pihak, yang mana Fasilitator sebagai ujung tombak dilapangan yang berinteraksi secara langsung dengan masyarakat, pemerintah beranggapan bahwa program ini akan sukses.

Padahal dalam pelaksanaannya, untuk perekrutan tenaga konsultan dan fasilitator ini sudah tidak selektif, sehingga hasil yang diharap kan pun jauh dari yang di inginkan. Sebagai contoh : untuk Konsultan di wilayah Sumatera Barat, ini lebih di dominasi oleh pensiunan PNS, arti nya apa? Di PNS sudah tidak dianggap produktif dan energik lagi, makanya di istirahatkan. Tetapi malah di rekrut di pamsimas, sehingga banyaklah diantara konsultan ini yang masih ada sisa ego nya sebagai mantan pejabat semasa PNS nya. Hal ini jelas kadang menghambat koordinasi antara pihak stakholder di Kabupaten, belum lagi untuk kelapangan menampungan keluhan masyarakat, konsultan – konsultan ini sudah banyak lelah daripada fressnya.

Begitupun pun dalam perekrutan tenaga fasilitatornya, kadang banyak yang belum di training tetapi sudah di kirim ke masyarakat, akibatnya kebanyakan dari mereka bingung ketika menghadapi masyarakat, bukannya menyelesaikan persoalan yang ada, malah kadang ikut terlibat dalam permasalahan tersebut. Sehingga pemberdayaan di inginkan di masyarakat jelas jauh dari harapan.

Fasilitator ini ada tiga :

  1. Fasilitaor Kesehatan dari Basic Kesling
  2. Fasilitator pemberdayaan dari Sarjana Umum
  3. Fasilitator Teknik dari basic tekni.

Seberapa Efektifkah Kebijakan Program Ini ?

Suatu program penyediaan air minum, sanitasi, dan kesehatan akan efektif dan berkelanjutan bila berbasis pada masyarakat melalui pelibatan seluruh masyarakat (perempuan, laki-laki, kaya dan miskin) dan dilakukan melalui pendekatan yang tanggap terhadap kebutuhan masyarakat (demand responsive approach) . Proyek yang tanggap terhadap kebutuhan berarti bahwa proyek menyediakan sarana dan kegiatan-kegiatan yang masyarakat inginkan, bersedia untuk berkontribusi dan membiayai; dan dapat mengelola dan memelihara sehingga terbentuk rasa memiliki (sense of ownership) terhadap kegiatan yang dilakukan dan mengelola secara sukarela. Untuk itu perlu dilakukan suatu usaha pemberdayaan masyarakat, agar masyarakat berpartisipasi secara aktif dalam menyiapkan, melaksanakan, mengoperasionalkan dan memelihara sarana yang telah dibangun, serta melanjutkan kegiatan peningkatan derajat kesehatan di masyarakat dan lingkungan sekolah.

Apa Akar Permasalahan dari Program Ini ?

Sebenarnya Program ini sudah jauh lebih bagus ketimbang program – program sanitasi lainnya terdahulu. Karena sudah mengutamakan perberdayaan masyarakat, dengan melibatkan partisipasi penuh dan sumber daya lokal.

Hanya saja untuk kedepannya dalam upaya perekrutan tenaga-tenaga yang akan berinteraksi langsung dengan masyarakat benar-benar harus selektif tanpa ada unsur nepotisme. Begitupun untuk tenaga Fasilitator harus di training dulu dan disesuaikan dengan displin ilmu. Dengan demikian tingkat error nya dimasyarakat bisa lebih diminimalisasikan, terutama jika berkaitan aspek teknis program. Tentunya diharapkan pemberdayaan dimasyarakatpun akan lebih optimal.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s