Diagram Analisis Kebijakan Pengembangan Desa Siaga

 

Nama : Mursi

Minat : PPK

Mengapa pengembangan desa siaga menjadi agenda kebijakan?
Pengembangan desa siaga mejadi agenda kebijakan karena ada dua tujuan yang ingin dicapai. Pertama, untuk mendekatkan pelayanan kesehatan. Keadaan geografi negara Indonesia yang begitu beraneka ragam, yang meliputi daerah perkotaan dan perdesaan. Untuk daerah perkotaan, tentu saja dalam melakukan akses terhadap pelayanan kesehatan akan mudah didapatkan oleh semua orang, karena banyaknya fasilitas-fasilitas kesehatan yang berkualitas yang tersedia secara merata. Namun, di daerah pedesaan belum tentu semua masyarakatnya bisa dalam mendapatkan pelyanan kesehatan yang cukup baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Di Indonesia, masih banyak desa-desa yang sangat sulit dijangkau oleh transportasi yang ada seperti yang di kota. Sehingga, distribusi tenaga kesehatan di desa-desa juga belum merata. Dengan adanya kebijakan pengembangan desa siaga, diantaranya pembentukan Pos Kesehatan Desa, diharapkan akses pelayanan kesehatan masyarakat desa menjadi meningkat. Kedua, pemberdayaan masyarakat. Dengan pemberdayaan masyarakat diharapkan masyarakat desa yang sehat, mampu dan tanggap terhadap masalah kesehatan dapat terwujud. Melalui upaya pemberdayaan masyarakat, diharapkan masyarakat mampu dan mandiri melakukan upaya mengatasi keadaan bencana maupun kegawatdaruratan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.
Argumen kebijakan yang lemah
Apabila kita kaji dari tujuan yang pertama dari pengembangan desa siaga yang bertujuan mendekatkan akses pelayanan kesehatan, maka dapat kita katakan bahwa tujuan yang ingin dicapai tersebut akan sangat bermanfaat dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Karena dapat kita simpulkan bahwa dengan kebijakan pengembangan desa siaga akan memberikan gambaran atas tersedianya fasilitas kesehatan yang cukup di daerah pedesaan. Faktanya, keberadaan desa siaga hanya dianggap sebuah proyek baru yang hanya berbentuk pencapaian target fisik saja dan melupakan tujuan dasar yaitu mendekatkan akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Target fisik dapat diartikan adanya anggaran untuk pembentukan desa siaga, sehingga akan muncul anggaran untuk pembentukan Pos Kesehatan Desa dan pengadaan peralatan kesehatan Pos Kesehatan Desa. Sedangkan dalam persetujuan keluarnya dana anggaran harus disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah, sehingga pengembangan desa siaga tidak sepenuhnya dapat terwujud.
Kebijakan pengembangan Desa Siaga yang telah diatur dalam Kepmenkes No 564/2006 tidak secara spesifik menjelaskan perlu adanya dukungan dari luar sektor kesehatan, yang selanjutnya akan berpengaruh kepada implementasi pengembangan Desa siaga. Seperti dalam pengadaan tenaga kesehatan tentu saja sangat membutuhkan koordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah setempat, dan lain sebagainya
Efektifkah kebijakan tersebut?
Dari tiga pilihan kebijakan yang ada, kebijakan pengembangan desa siaga memang merupakan hal yang paling mendukung untuk meningkatkan kemandirian masyarakat dalam upaya mengatasi masalah kesehatan yang ada dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Namun manfaat penyelenggaraan pengembangan desa siaga belum maksimal dirasakan dikarenakan belum maksimalnya partisipasi dari semua pihak yang ada di desa, baik itu dari pemerintah, swasta maupun masyarakatnya.
Penyelenggaran pengembangan desa siaga juga belum didukung dengan tersedianya sumber daya kesehatan yang memiliki kompetensi dalam mewujudkan masyarakat yang mampu dan tanggap terhadapa masalah-masalah kesehatan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Tenaga kesehatan yang ada masih berorientasi upaya kuratif. Padahal tujuan yang ingin dicapai adalah upaya promotif dan preventif termasuk juga upaya pemberdayaan masyarakat.
Selain itu, ketentuan untuk memenuhi minimal satu bidan dan dua kader dalam kebijakan pengembangan Desa Siaga ditetapkan karena terdapat keterbatasan sumber daya yang tidak memungkinkan menempatkan satu tim untuk setiap Desa Siaga. Ketentuan tersebut tidak mempertimbangkan kemampuan dan langkah-langkah untuk pemenuhan sumber daya secara nasional.
Apakah akar masalahnya tepat?
Apabila dilihat dari kurangnya kemandirian dalam melaksanakan upaya-upaya kesehatan, kebijakan pengembangan desa siaga sudah tepat, namun dampak dari kebijakan tersebut masih kurang dirasakan dikarenakan implementasi pengembangan desa siaga belum dilaksanakan dengan maksimal. Kurangnya koordinasi dari semua elemen yang ada di desa dan kurangnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi melaksanakan program yang telah ditetapkan tersebut.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s