Kawasan Tanpa Rokok

 

Nama : Ferawati Ginting

Minat : PPK

Kebijakan terpilih adalah  kebijakan yang dibuat Pemprop DKI Jakarta, Perda No.2 tahun 2005 pasal 13 tentang Pengendalian Pencemaran Udara dijadikan dasar pembentukan Perda No.75 tahun 2005 tentang Kawasan Dilarang Merokok. Dalam Perda no.75 tahun 2005 tersebut diatur tempat-tempat dan kawasan di mana orang-orang tidak boleh merokok sembarangan karena dianggap mengganggu ketertiban umum.

Opsi kebijakan yang dibuat Pemprop DKI Jakarta tersebut adalah memberikan hak kepada orang yang tidak merokok untuk tidak terkena dampak racun rokok yang sangat banyak terkandung dalam asap rokok, regulasi ketat pendirian pabrik rokok baru,sebagai shock terapi pada perokok untuk mulai mengurangi kebiasaan merokok mereka.Dengan makin terbatasnya ruang untuk merokok,secara psikologis akan mempengaruhi perilaku dan kebiasaan merokok mereka, menciptakan lingkungan yang nyaman dan sehat tanpa asap rokok,pajak yang tinggi pada penjualan rokok,penjualan rokok diperketat hanya boleh di tempat tertentu serta asuransi tidak menjamin penyakit apapun yang diderita perokok aktif.

Akar masalah sehingga dibuat kebijakan ini adalah  sebuah penelitian di Jakarta menunjukkan bahwa 64,8% pria dan 9,8% wanita dengan usia diatas 13 tahun adalah perokok.Bahkan pada kelompok remaja 49% pelajar pria dan 8.8%pelajar wanita di Jakarta sudah merokok,jadi melihat penelitian tersebut artinya jumlah perokok di Indonesia meningkat.

Masalah yang kemudian muncul adalah timbulnya penyakit pernafasan,kanker paru-paru serta penyakit degeneratif lainnya.

Pelaksanaan Kebijakan

Implementasi dari Perda No.2/2005 tentang larangan merokok ditempat umum ini mulai diberlakukan pada 6 April 2006, yakni untuk semua wilayah DKI Jakarta. Dan yang bertindak sebagai implementator dari kebijakan ini adalah dinas kesehatan DKI Jakarta, petugas satpol PP dibantu petugas dari pihak kepolisian.

Pelaksanaan kebijakan kawasan dilarang merokok dilakukan dengan cara  :

  1. Pendekatan berdasarkan analisis kelas, yakni pendekatan yang melihat bahwa ada kelas dominan yang menjadi kanal dari sebuah kebijakan itu dibuat, dimana negara menjadi alat atas kelas tersebut yang sekaligus dipakai untuk mengkooptasi kelas tertentu melalui mekanisme korporatisme. Ini dapat dilihat bahwa dalam proses pembuatan kebijakan larangan merokok diindikasikan bahwa diskriminasi itu berlangsung dari kelas dominan yang berada di pemerintahan daerah diturunkan kepada dinas kesehatan Jakarta untuk menanggulangi perihal para perokok, dengan tidak memperbolehkan merokok disembarang tempat dan juga melihat bahwa kebijakan ini mengarah kepada permainan modal asing dimana dalam peraturan

peraturannya tersebut tidak jelas arah keberpihakannya, yakni terhadap industri lokal dan hak warga negara.

  1. Pendekatan pluralis,yakni pendekatan yang melihat bahwa kebijakan publik sebagai hasil dari kompromi yang dipicu oleh konflik, pertarungan dan pembentukan koalisi strategis diantara sejumlah besar kelompok sosial yang diorganisasi untuk memperjuangkan atau melindungi kepentingan para anggotanya. Dalam artian bahwa kebijakan larangan merokok adalah hasil dari kompromi atas pemprop DKI, LSM, pengusaha dan dinas kesehatan, juga ditambah dengan fatwa haram merokok yang dilakukan para tokoh agama dan juga hasil dari kecenderungan tingkat polusi udara Jakarta yang semakin meningkat dengan ditambah para perokok yang semakin memperkuat bahwa kebijakan ini harus dibuat.
  2. Pendekatan public choices, yakni bisa digambarkan masyarakat sebagai rent seeking society. Dimana elit yang terpilih merupakan policy instrument yang harus memperjuangkan kepentingan aktor-aktor tersebut. Padangan ini merupakan kelanjutan dari pandangan pluralis, dan perbedaan hanya terletak pada peran negara.
  3. Pendekatan yang mengatasnamakan aktor rasional sebagai pembuat kebijakan adalah bahwa  para pembuat kebijakan negara itu bersumber dari aktor-aktor rasional yang mampu melakukan kalkulasi untung-rugi, mengakumulasi informasi, menilai sejumlah alternatif yang tersedia, serta membuat pilihan yang rasional, yakni para birokrasi atau pembuat kebijakan di pemprop DKI Jakarta yang membuat kebijakan berdasarkan atas pendekatan rasional komprehensif tanpa berinisiasi memberi peluang kepada masyarakat luas tentunya.
  4. Pendekatan politik birokratik oleh Graham Allison (1971), melihat bahwa kebijakan publik merupakan hasil kompetisi dari berbagai entitas atau departemen yang ada dalam suatu negara dengan lembaga-lembaga negara sebagai aktor utamanya yang terikat oleh konteks, peran, kepentingan dan kapasitas organisasionalnya.
  5.  pendekatan dari kepentingan negara pada dasarnya merupakan respon terhadap pendekatan kelas. Negara dianggap sebagai aktor otonom yang memiliki kepentingan sendiri. Dengan demikian, negara mampu memformulasikan agenda publik secara independen serta merumuskan alternatif solusi atas agenda-agenda tersebut. (Gabriel Lele, 2004: 245).

Evaluasi kebijakan larangan merokok :

1.Berhubungan dengan tempat-tempat yang telah ditetapkan sebagai KDM. Sangat mudah  ditemukan orang-orang yang melanggar peraturan ini, seperti misalnya di angkutan umum atau tempat ibadah. Di sana kita bisa melihat orang-orang dengan bebas bisa merokok. Di sini jelas terlihat bahwa pengawasan di tempat-tempat seperti ini masih sangat minim. Bahkan di tempat-tempat yang kuat dengan penjagaannya pun kita bisa menemukan beberapa orang merokok di area bertuliskan “Kawasan Dilarang Merokok”.

2. Mengenai pengawasan terhadap KDM. pengawasan ini masih sangat minim. Walaupun masyarakat juga dilibatkan dalam pengawasan ini, tetapi kebanyakan orang akan memilih untuk menghindari orang-orang yang merokok daripada harus bercapek-capek dengan melaporkan perokok yang melanggar tersebut. Bahkan, banyak di antara masyarakat yang lebih memilih diam daripada sekedar menegur orang-orang yang merokok. Tentu dengan melihat sikap masyarakat ini, pemerintah tidak bisa mengharapkan partisipasi besar dari masyarakat untuk pengontrolan terkait KDM, akan tetapi perlu  pengawasan yang lebih optimal dari aparat terkait.

3.Terkait peran Dinas Kesehatan Pemprop DKI Jakarta sebagai pembina dan pengawas kawasan dilarang merokok. pelaksanaannya masih sangat minim. Hal ini terutama bisa kita lihat dalam perberdayaan masyarakat, kita bisa dengan jelas melihat dan merasakan bahwa  masyarakat masih sangat jauh dari kata peduli terhadap bahaya merokok.

4. Masih banyak pelanggaran yang seharusnya dicontohkan oleh para petugas Pemprop   DKI Jakarta, akan tetapi mereka malah mencontohkan hal yang tidak seharusnya.

5. Ketegasan pemerintah maupun aparat terkait masih belum bisa membuat masyarakat jera. Masih banyak tempat-tempat yang sebenarnya telah ditetapkan sebagai kawasan bebas merokok, tetapi di sana kita juga bisa menemukan banyak pelanggara yang terjadi.

6. Di dalam keputusan perda Jakarta mengenai larangan merokok di tempat umum memerlukan evaluasi apakah memang tepat sasaran ataukah tidak. Adapun formulasi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s