KEBIJAKAN TENTANG DANA OPERASIONAL KESEHATAN

MENGAPA DANA OPERASIONAL KESEHATAN MENJADI KEBIJAKAN

Dalam rangka meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan yang bersifat promotif dan preventif yang dilakukan oleh Puskesmas dan jaringannya serta Poskesdes dan Posyandu yang dianggap perlu dalam diberikan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK).  Sesuai dengan peraturan Mentri Kesehatan Republik Indonesia Nomor  2556/Menkes/PER/XII/2011 dana BOK adalah dana yang bersifat perbantuan yang berasal dari APBN Kementrian Kesehatan, mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka Tugas Pembantuan yang disalurkan oleh Pemerintah (c.q Kementrian Kesehatan) kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (c.q Dinas kesehatan).  BOK adalah bantuan pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan Standart Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan untuk mencapai Millenium Development Goals (MGDs).

ALTERNATIF KEBIJAKAN

BOK telah dilaksanakan sejak tahun 2010, akan tetapi karena masih merupakan hal yang baru sehingga dana yang seharusnya terserap untuk kegiatan promotiv dan preventif tidak digunakan secara maksimal untuk kegiatan tersebut, mengingat kendala tersebut dalam mekanisme penyaluran dana tersebut mengalami perubahan menjadi Tugas Pembantuan (TP) dimana Bupati/Walikota diberikan pelimpahan wewenang dan tanggungjawab oleh mentri Kesehatan untuk menggunakan dan mengelola anggaran Kementrian Kesehatan ditingkat Kabupaten/Kota.  Dinas Kesehatan Propinsi sebagai perpanjangan tangan Kementrian Kesehatan memiliki peran serta untuk melakukan pembinaan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan BOK di Kabupaten/Kota.  Ruang lingkup pelaksanaan kegiatan BOK tahun 2012 mengalami perluasan dibanding dengan dua tahun sebelumnya disesuaikan dengan risiko maupun masalah kesehatan utama di Kabupaten/Kota masing-masing, terutama untuk kegiatan promotif dan preventif, kesehatan haji, kesehatan indera, kesehatan usia lanjut, kesehatan jiwa, kesehatan kerja, kesehatan olahraga, kesehatan tradisional di sesuaikan dengan prioritas masing-masing Puskesmas dan jaringannya.

EFEKTIFKAH KEBIJAKAN INI?

Kebijakan adanya dana BOK telah membantu Puskesmas dan jaringannya dalam masalah transportasi dalam melaksanakan kegiatan  promotif dan preventif yaitu dengan adanya petugas kesehatan yang melaksanakan penyuluhan dan pembinaan  ke berbagai sekolah dan masyarakat yang semakin banyak dilaksanakan sehingga Standar Pelayanan Minimal dapat mencapai target dan MGDs dapat terwujud.

APA AKAR MASALAH YANG TEPAT?

Akar dari tidak tercapainya kegiatan promotif dan preventif adalah kurangnya dana transportasi untuk petugas yang melaksanakan kegiatan tersebut mengingat lokasi dan kondisi daerah di masing-masing kabupaten, bila hanya mengandalkan dana operasional Bahan Bakar Minyak hanya beberapa kegiatan saja yang bisa memperoleh dana untuk kegiatan luar gedung sehingga tidak semua sasaran dapat di kunjungi dan dilakukan intervensi.  Harapan kedepan agar lebih bijaksana dalam memilih prioritas kegiatan sehingga dana bantuan ini tersalur dan terserap sesuai dengan kebijakan awal.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s