Mengapa JAMPERSAL salah satu agenda kebijakan pemerintah?

Kebijakan Jampersal merupakan kebijakan yang bersifat nasional dan dilaksanakan di seluruh Indonesia dengan tujuan utama untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu (AKI) Indonesia yang saat ini masih berada pada level 228/100.000 kelahiran hidup. Hal ini disebabkan oleh banyak hal seperti masalah ekonomi, pendidikan dan ketersediaan layanan kesehatan. Masyarakat yang mengalami masalah ini menyuarakan agar pemerintah mengambil kebijakan untuk menjamin biaya persalinan bagi seluruh ibu di Indonesia tanpa terkecuali sehingga angka kematian ibu bisa di turunkan.

Argumen Kebijakan yang Masih Lemah

Dalam pelaksanaannya, program jampersal di Indonesia belum sepenuhnya dapat dinikmati oleh seluruh warga yang membutuhkan. Pelayanan yang sulit diakses oleh masyarakat, dan belum semua bidan yang ada di daerah melakukan perjanjian kerja sama (PKS) dengan pihak dinas kesehatan setempat serta prosedur klaim jaminan persalinan yang harus dilakukan bidan kepada pihak dinas kesehatan yang cenderung berbelit-belit ketika mengajukan penggantian dana  untuk jaminan persalinan menjadi penyebabnya.

Efektifkah Kebijakan Ini?

Kebijakan JAMPERSAL sebenarnya sudah cukup baik tetapi masih ada kekurangan, diantaranya bidan belum bisa memberikan pelayanan publik jampersal secara gratis kepada warga dikarenakan belum adanya perjanjian kerja sama dengan pihak Dinkes setempat. Selain itu masih tingginya standar ruangan praktek yang harus dipersiapkan bidan dalam memberikan layanan jampersal, bidan juga harus menyediakan sendiri obat-obatan dan bahan habis pakai yang akan digunakan dalam melayani pasien jampersal sedangkan tidak ada bantuan sama sekali baik dari pemerintah pusat maupun daerah sehingga bidan hingga saat ini masih memungut biaya persalinan kepada warga yang mereka layani dan tidak mempunyai kartu jamkesmas atau jamkesda.

Mencari Akar Permasalahan yang Lebih Tepat

Kebijakan jampersal merupakan salah satu kebijakan yang menjadi prioritas pemerintah untuk percepatan pencapaian target penurunan AKI dan AKB di Indonesia. Bidan sebagai ujung tombak atau pelaksana utama kebijakan ini di tingkat desa merupakan faktor pendukung yang menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan ini. Namun bidan pada kebijakan ini kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah sebagai pengambil kebijakan. Di satu sisi pemerintah ingin program ini berhasil dan memberikan dampak positif bagi negara berupa menurunnya AKI dan AKB di Indonesia, namun disisi lain aspek implementasi kebijakan jampersal kurang mendapat perhatian terutama dari sisi bidan sebagai ujung tombak pelaksana program jaminan persalinan. Pemerintah terkesan memindahkan peran atau tanggung jawab yang harusnya menjadi tugas pemerintah kepada bidan untuk melaksanakan program jaminan persalinan, pemindahan tanggung jawab tersebut tidak disertai dengan pelimpahan sumberdaya dan fasilitas yang dibutuhkan oleh bidan dalam melaksanakan program jaminan persalinan. Tanggung jawab pemerintah sebagai penyedia kesehatan sebagai barang publik tidak sepenuhnya bisa dilaksanakan tetapi dilimpahkan kepada pihak lain. Oleh karena itu sebaiknya pemerintah meningkatkankan perannya dalam kebijakan kesehatan tersebut sehingga tidak lagi terjadi pergeseran peran.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s