Kebijakan Jaminan Jampersal

 

APA ITU JAMPERSAL?
Kebijakan jampersal muncul sebagai solusi masih tingginya angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB) di Indonesia serta tuntutan bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang sama. Namun ternyata masih banyak daerah-daerah di Indonesia yang kesulitan untuk mewujudkan amanah UUD 1945 dan UU tentang Kesehatan nomor 36 tahun 2009 tersebut. Data SDKI tahun 2007 menyebutkan bahwa AKI 228/100.000 kelahiran hidup, AKB 34/1000 kelahiran hidup dan kematian neonatal (AKN) 19/1000 kelahiran hidup. Padahal target AKB 102 dan AKI 23 harus dicapai pada tahun 2015 sebagai komitmen bersama Indonesia terhadap kesepakan global MDGs. Bagi AKI kesenjangan yang jauh ini dianalisis sebagai dampak dari masih tingginya persalinan yang tidak ditolong oleh tenaga kesehatan dan keterlambatan pemeriksaan kehamilan, mendapatkan layanan persalinan dan akses ke pelayanan persalinan (3T) pada kelompok sasaran miskin. Salah satu kendala penting bagi akses ke pelayanan persalinan adalah keterbatasan dan ketidak-tersediaan biaya oleh ibu hamil- walaupun faktor-faktor lain juga berpengaruh terhadap pencapaian AKI dan AKB. Sebagai solusi

untuk masalah-masalah diatas digulirkan program pemberian bantuan dana persalinan yang disebut jampersal. Program ini tidak hanya untuk meningkatkan akses ibu hamil terhadap layanan kesehatan persalinan tetapi juga kepesertaan KB dan jamkesmas.
LALU, BENARKAH JAMKESMAS SEBAGAI KEBIJAKAN PALING STRATEGIS UNTUK MENURUNKAN AKI DAN AKB???
Untuk menjawab pertanyaan diatas kita perlu mengkaji akar persoalan dari tingginya AKI dan AKB. Dalam laporan pencapaian tujuan pembangunan millenium (MDGs) di Indonesia tahun 2010 disebutkan menurut WHO tingginya kematian AKI dan AKB disebabkan oleh rendahnya cakupan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan (nakes) dan dilakukan di fasilitas layanan kesehatan (yankes). Target cakupan untuk indikator tersebut berturut-turut 82,3% dan 59,4%. Data ini didapatkan dari hasil sementara Riset Kesehatan Dasar Indonesia tahun 2010. Selanjutnya yang perlu ditelusuri lebih dalam yaitu faktor apasaja yang mempengaruhi cakupan persalinan yang dilakukan oleh nakes dan di sarana yankes? Pada laporan yang sama disebutkan bahwa persalinan di sarana yankes dipengaruhi oleh:
1. Disparitas antarwilayah  geografis,
Aspek geografis menyebutkan bahwa masyarakat didaerah perkotaan (70,3%) lebih banyak melakukan persalinan di fasilitas yankes dibanding masyarakat di pedesaan (28,9%).
2. Pendidikan,
Jumlah ibu yang melakukan persalinan dirumah 3 kali lebih tinggi pada kelompok ibu dengan tingkat pendidikan rendah dibanding berpendidikan tinggi (81,4% : 28,2%).
3. Akses dan kualitas layanan Antenatal Care (ANC), dan
Ibu hamil yang tidak mendapatkan layanan ANC cenderung lebih banyak melakukan persalinan dirumah (86,7%) dibandingkan ibu-ibu yang minimal melakukan kunjungan ANC 4 kali selama kehamilan (45,2%).
Kualitas layanan ANC penting dalam melakukan deteksi dini dan perawatan terhadap penyulit kehamilan.
4. Tingkat pengeluaran keluarga.
Ibu dengan tingkat penghasilan rendah hampir lima kali lebih besar melakukan persalinan dirumah dibandingkan dengan ibu dengan tingkat pengeluaran tinggi (masing-masing 84,8% dan 15,5%).
Berdasarkan analisis akar penyebab masalah diatas, selain jampersal, ada beberapa alternatif kebijakan yang dapat dijadikan solusi untuk menurunkan tingginya AKI dan AKB yaitu penguatan dan pemantapan program jamkesmas dan jamkesda, revitalisasi kinerja nakes dan efektifitan serta efisiensi penggunaan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), dan penguatan komitmen pemerintah daerah (pemda).

SEBERAPA EFEKTIF JAMPERSAL MENURUNKAN AKI DAN AKB DIBANDINGKAN ALTERNATIF KEBIJAKAN YANG LAIN???
Analisis tentang perkiraan seberapa efektif jamkesmas akan menurunkan AKI dan AKB dibandingkan alternatif kebijakan yang lain dapat dilakukan dengan mengidentifikasi kendala-kendala penerapan yang ditemukan apabila kebijakan tersebut diterapkan dan kesesuaiannya dengan akar persoalan.
1. Jampersal
Jampersal merupakan satu dari beberapa program jaminan kesehatan yang esensinya berupaya membagi resiko individu menjadi resiko kelompok yang lebih luas agar “kerugian” pembiayaan saat sakit ditanggung bersama sehingga lebih “ringan” atau murah. Pada 2004, untuk mengawali cita-cita tersebut pemerintah mengeluakan program Jamkesmas untuk mengurangi besarnya biaya out of pocket yang harus dikeluarkan masyarakat miskin saat sakit. Menyusul kemudia Jamkesda yang juga ditargetkan untuk kelompok masyarakat yang sama dan terbaru jampersal yang dikhususkan untuk ibu hamil tanpa spesifikasi sosial ekonomi. Dalam Petunjuk Teknis (Juknis) terbaru jampersal tahun 2012 yang dikeluarkan oleh kementerian kesehatan, dibagian pendahuluan disebutkan bahwa angka persalinan oleh nakes dan di sarana yankes yang rendah sehingga menyebabkan tingginya AKI dan AKB terjadi pada kelompok masyarakat miskin. Namun sayangnya, tidak dijelaskan lagi lebih mendetail dalam mekanismenya kriteria ibu hamil yang berhak mendapatkan fasilitas tersebut. Akhirnya tidak sedikit pengguna jampersal dilapangan masyarakat berasal dari sosial ekonomi mampu. Kasus ini terjadi seperti pada program pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) beberapa tahun yang lalu. Maka jampersal menjadi kurang tepat sasaran dan justru semakin memberatkan beban pembiayaan negara. Padahal dana tidak tepat tersebut dapat dialokasikan untuk menjangkau ibu hamil kelompok miskin yang berada jauh kesulitan mengakses layanan dan tenaga kesehatan.
Ada dua penyebab ketidakmerataan yankes dan nakes di Indonesia yaitu faktor sosial ekonomi dan geografi. Jampersal bisa jadi merupakan solusi yang tepat untuk mengatasi faktor sosial ekonomi tapi tidak mampu menyelesaikan faktor geografi. Padahal status tinggal (kota/desa) telah dijelaskan diatas sebagai salah satu penyebab rendahnya persalinan di layanan kesehatan. Program jampersal bisa jadi justru hanya akan dinikmati masyarakat yang mampu mengakses yankes dan nakes, tapi bagaimana dengan yang tidak? Bantuan pembiayaan yang tidak dibarengi dengan perbaikan dan pemerataan kuantitas serta kualitas sarana dan tenaga kesehatan diseluruh wilayah Indonesia justru semakin memperlebar jurang disparitas.

Penguatan dan pemantapan program jamkesmas dan jamkesda,
Faktor sosial ekonomi yang menjadi penyebab minimnya persalinan di yankes oleh kelompok miskin sebenarnya dapat diatasi dengan pemantapan kepesertaan jamkesmas dan jamkesda karena keduanya juga mengcover kebutuhan kesehatan yang sama, termasuk persalinan. Masuknya jampersal dalam sistem pembiayaan kesehatan justru menyebabkan tumpang tindih sistem, juga tidak efektif dan efisiennya sistem kesehatan kita. Kemudian bukan menjadi solusi tidak tercovernya ibu hamil oleh jamkesmas dan jamkesda, tetapi justru memperlebar jumlah kepesertaan yang tidak tepat sasaran.
Tidak tepatnya kepesertaan jamkesmas dan jamkesda disebabkan oleh buruknya sistem pendataan yang kita miliki. Sebagai contoh, untuk memperkirakan AKI, Survey Dasar Kesehatan Indonesia (SDKI) hingga saat ini masih menggunakan informasi yang dikumpulkan dari saudara kandung ibu yang masih hidup. Ketika masih banyak dari masyarakat kita yang masih menggunakan musim atau panen pertanian sebagai patokan waktu untuk mengingat kelahiran dan waktu penting lainnya, akuratkah informasi kesehatan kita?? Itulah mengapa perlu dan penting dilakukan sistem informasi pendataan yang lebih baik agar data-data penting seperti registrasi kematian dapat menghasilkan data AKI yang lebih akurat. Tentu saja bagi kepesertaan jamkesmas dan jamkesda jumlah dan kategori masyarakat miskin yang akurat akan memberi banyak perbaikan bagi sistem pembiayaan kita.
3. Revitalisasi nakes dan efektifitas serta efisiensi penggunaan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK),
Ada beberapa kendala yang dialami terkait nakes di Indonesia dalam memberikan yankes yang maksimal yaitu kemitraan yang belum terjalin dengan baik, serta kecukupan dan kemerataan nakes. Fenomena budaya “dukun beranak” beberapa tahun lalu menjadi tantangan besar bagi penurunan AKI di Indonesia dan dibeberapa tempat masih berlangsung hingga sekarang. Kualitas SDM nakes akan berpengaruh pada penyelenggaraan ANC yang tidak adekuat, yang mempengaruhi terjadinya dua penyebab terbesar kematian ibu yaitu resiko pendarahan (28%) dan eklampsia (13%). Maka kemitraan yang baik, contohnya antara nakes dan dukun beranak harus dikembangkan demi tercapainya AKI 102 dan AKB 23 ditahun 2015.
Kecukupan (segi jumlah maupun kualitas) dan kemerataan nakes dipertanyakan ketika data menyebutkan bahwa jumlah bidan di desa (BDD) yang menyediakan pelayanan bagi kelompok miskin rentan telah menurun (kongres IBI XII september 2003). Atau ketika dilapangan masih ditemukan bidan yang tidak berani membantu persalinan. Ini berarti ada yang salah dengan sistem pengadaan dan pendidikan nakes kita.

Penguatan komitmen pemerintah daerah (pemda), dan
Sebagian dari kita mungkin pernah mendengar cerita sukses kabupaten Bantul dalam menurunkan AKB. Prinsip-prinsip seperti ini yang seharusnya dikembangkan karena paling sesuai dengan kebijakan desentralisasi yang dianut Indonesia sekarang. Komitmen pemerintah daerah untuk aktif dan inovatif dalam menanggulangi masalah kesehatannya sendiri akan memberikan perbaikan yang jauh lebih besar bagi pencapaian target AKI dan AKB. Semakin spesifik dan sesuai intervensi yang dilakukan, semakin besar perbaikan didapatkan. Dan yang dapat melakukan ini adalah pemerintah daerah dengan dukungan dari pemerintah pusat. Inilah sebenarnya yang ingin diwujudkan oleh UU no 32 tahun 2004 dan UU no 38 tahun 2007. Namun, masalah yang ditemukan sekarang adalah ambiguitas Kementrian Kesehatan dalam menerapkan prinsip-prinsi desentralisasi bidang kesehatan. Sehingga apabila kita melihat perkembangan statistic vital kesehatan dari tahun 1990 hingga sekarang, memperlihatkan bahwa tren statistik dengan atau tanpa desentralisasi tidak berubah. Hal ini terjadi karena “kebingungan” pembagian wewenang antara pusat dan daerah serta rendahnya komitmen pemerintah daerah terhadap isu-isu kesehatan.
Fenomena yang banyak terjadi sekarang adalah, pimpinan daerah sibuk dan lebih peduli pada “penggratisan” biaya kesehatan yang termasuk intervensi aspek kuratif dibandingkan intervensi aspek promotif dan preventif. Mengapa ini bisa terjadi? Jawabannya adalah karena kesadaran dan komitmen yang rendah dari pemerintah daerah. Intervensi aspek kuratif berupa penggratisan biaya yankes memberikan efek pencitraan diri yang lebih baik (karena dampaknya yang bersifat jangka pendek dan bisa dilihat lebih cepat) dibanding aspek promotif dan preventif yang merupakan investasi jangka panjang (dampak dan manfaatnya dilihan bertahun-tahun kedepan). Pencitraan diri ini menjadi bagian penting dalam pemilihan kepala daerah karena perubahan sistem pemilihan kita dari dipilih wakil rakyat menjadi dipilih langsung oleh rakyat. Maka tidak mengherankan apabila diberbagai daerah lebih banyak ditawarkan program kerja sejenis sebagai upaya “cari muka” calon pejabat dibandingkan secara sadar berkomitmen mengangkat isu-isu kesehatan sebagai tolok ukur keberhasilan pemerintahan_walaupun tidak semuanya demikian.
Maka yang diperbaiki adalah kesadaran dan komitmen bahwa derajat kesehatan yang baik tidak hanya dapat dicapai dengan pengobatan gratis tetapi juga faktor lain seperti cakupan imunisasi, pendidikan gizi, penguatan strategi kesehatan keluarga, perilaku hidup bersih dan sehat, peningkatan kualitas yankes, peningkatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, penguatan strategi lintas sektor, pendidikan kesehatan masyarakat, peningkatan partisipasi stakeholder, perbaikan sistem informasi, peningkatan cakupan indikator SPM dan lain-lain.

SUMBER:
1. Laporan perkembangan pencapaian tujuan pembangunan milenium Indonesia tahun 2010
2. Mubasysyir Hasanbasri. Proses analisis penyusunan kebijakan kesehatan. 2012
3. Laksono Trisnantoro. Monitoring pelaksanaan kebijakan BOK dan jampersal di DIY, Papua dan NTT. 2012
4. Laksono Trisnantoro. Contoh kasus agenda setting baru untuk proses kebijakan. 2012
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 2562 tahun 2012 tentang petunjuk teknis jaminan persalinan.
6. Desentralisasi Kebijakan Kesehatan di Indonesia 2000-2007. 2012

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s