Pembuatan KPI Program Kesehatan CSR Berbasis Komunity

 

By. Dwi ENDAH / KMPK 2012

Dunia bisnis dan sosial merupakan dua hal yang saling terkait. Pelaku bisnis dalam hal ini perusahaan tidak hanya dituntut untuk memperoleh keuntungan dari perusahaan melainkan diminta untuk memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan sosialnya. Pemikiran tersebut yang mendorong munculnya konsep tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR). Rumah Zakat sebagai lembaga NGO yang fokus dalam pengelolaan dana sosial maupun CSR Perusahaan ikut berkontribusi sebagai mitra dalam penyelenggaran program CSR perusahaan. Program kesehatan menjadi pilihan program yang cukup menarik bagi mitra

CSR perusahaan. Permasalahan saat ini banyak mitra CSR yang lebih menyukai program kesehatan yang bersifat kuratif yaitu pengobatan gratis massal di berbagai wilayah. Penyebabnya yaitu pengobatan gratis massal lebih menarik untuk masyarakat. Hal ini diperkuat animo masyarakat terhadap pengobatan gratis masih cukup tinggi, dengan pemberian obat yang paten, SDM medis sesuai kompetensi (dokter, paramedis, apoteker)
mendatangi masyarakat/lokasi yang cukup dekat dan terjangkau menjadikan pasien selalu melebihi target penerima manfaat dari setiap even yang di selenggarakan oleh Rumah Zakat sebagai mitra CSR perusahaan. Dengan adanya massa yang melebihi target sasaran menjadikan Buzz even sebagai media promosi besar-besaran bagi brand perusahaan, peliputan media.
Untuk mengoptimalkan program pengobatan massal dibuatlah beberapa pilihan kebijakan yaitu penyisipan program promotif dalam pengobatan massal dirasa perlu, memberikan penawaran program kesehatan yang lebih sustainable pada perusahaan, membuat parameter program kesehatan wilayah binaan dengan basis program kesehatan yang terintegrasi.
Dasar bahwa CSR bukan program yang dilakukan secara periodik, mengikuti tren, atau tanpa rencana. Program ini dapat membantu mencegah krisis dalam perusahaan apabila dilakukan secara sustainable dan menciptakan long-term relationship dengan komunitas. Dalam hal ini Rumah Zakat sebagai mitra dalam implementasi CSR perlu membuat KPI (Key Performance
Indikator) program kesehatan CSR berbasis komunitas dan sustainable. Beberapa indikator yang mengacu dalam peningkatan derajad kesehatan masyarakat dan peran serta masyarakat menjadi poin penting dalam implementasi program CSR bidang kesehatan agar lebih efektif.

Kebijakan Pendirian ATM Kondom Dalam Rangka Penanggulangan Penyakit Menular Seksual (PMS)

 

Mengapa Pembuatan ATM kondom  menjadi agenda kebijakan?

Menjamurnya tempat-tempat hiburan dunia malam menyebabkan semakin meningkatnya kasus penyakit menular seksual, seperti infeksi klamidia, human papillomavirus (HPV), gonore, herpes simpleks tipe II, sifilis, trikomoniasis, hepatitis B dan HIV/AIDS. Penyakit menular seksual (PMS) seringkali tidak menunjukkan gejala dan bila ada gejala, penderitanya banyak yang malu untuk mengobatinya. Akibatnya, tingkat jangkitan (prevalensi) penyakit ini lebih rendah daripada yang diduga. Fenomena ini mengakibatkan munculnya bahaya yang sulit untuk diprediksi terutama bahaya penyebaran HIV/AIDS.

HIV/AIDS menjadi isu masalah utama dari sekian banyak kasus PMS  yang harus ditanggulangi oleh pemerintah karena :

  1. Cara penularan yang spesifik salah satunya melalui hubungan seks, artinya seorang suami yang menderita PMS dapat menularkan kepada orang-orang terdekat (istri dan anak)
  2. Belum ditemukannya obat untuk menanggulangi HIV/AIDS.
  3. Efek  yang mematikan jika berkomplikasi dengan penyakit infeksi tertentu.

Oleh sebab itu pemerintah memandang perlu didirikannya ATM kondom sebagai salah satu  upaya menekan angka penderita PMS.

 

Argumen kebijakan yang lemah

Kebijakan pendirian ATM kondom ditempat-tempat yang beresiko tinggi, seperti di lokalisasi/tempat-tempat pelacuran lebih tepat dibandingkan dengan pendirian ATM yang tidak menjadikan lokasi sebagai pertimbangan. Penolakan elemen masyarakat terhadap pendirian ATM kondom, mereka menilai  ATM kondom   bertentangan dengan norma agama dan kesusilaan serta budaya nusantara. Namun kebijakan pendirian ATM kondom pada lokasi yang beresiko tinggi belum merupakan solusi yang tepat dalam menekan angka penderita penyakit menular seksual jika tidak diikuti dengan mengubah prilaku seks pada masyarakat untuk tidak melakukan seks bebas dan setia pada pasangan. Selain itu penyakit menular seksual terutama HIV/AIDS tidak hanya dapat di transmisi melalui hubungan seksual tetapi dapat melalui cara lain, seperti jarum suntik pada pecandu narkoba dan tatto, transfusi darah yang positif HIV, dari ibu hamil/menyusui kepada bayinya dan lain-lain.

 

Efektifkah kebijakan ini?

Kebijakan pendirian ATM kondom pada lokasi-lokasi tertentu tidak akan efektif menurunkan angka kejadian penyakit menular seksual jika tidak diintegrasikan dengan penyuluhan untuk merubah prilaku masyarakat terutama tentang seks sehat, setia pada pasangan dan ceramah keagamaan untuk menumbuhkan keimanan dan takwa sebagai alat kontrol prilaku. Selain itu upaya penutupan lokalisasi merupakan langkah penting dalam menanggulangi permasalahan ini dengan catatan para penjaja seksual diberi pelatihan dan keterampilan sebagai bekal untuk kemandirian jika berhenti dari profesi mereka.

 

Apa akar masalahnya tepat?

Penduduk Indonesia yang religius menganggap pendirian ATM kondom sebagai bentuk pelegalan perzinaan di Indonesia.

Pendirian ATM kondom akan menimbulkan rasa penasaran dan rasa keingintahuan remaja, sehingga dikuatirkan akan munculnya seks bebas usia dini sebagai bentuk pemenuhan rasa penasaran dikalangan remaja usia sekolah.

Menjamurnya ATM kondom akan menyebabkan hilangnya rasa malu dikalangan penduduk untuk membeli kondom dibandingkan dengan pembelian kondom di apotik karena ATM kondom tidak melibatkan manusia dalam transaksi jual belinya.

Kebijakan Akses Kontrasepsi Kondom pada Remaja sebagai Pencegahan HIV-AIDS

 

Nama : Fitriani

Minat : PPK

Kampanye akses kondom pada remaja sebagai salah satu pencegahan penyebaran HIV pada remaja adalah sebuah kebijakan yang disampaikan oleh Menteri Kesehatan RI, Nafsiah Mboi pada awal kepemimpinannya. Dilihat dari berbagai kacamata, baik kacamata agama maupun pendidikan, jelas langkah ini menimbulkan pro kontra yang sangat hebat di masyarakat. Kebijakan ini tidak mendidik remaja yang sedang dalam masa perkembangan untuk berfikir dua kali sebelum bertindak bila dilihat dengan kacamata pendidikan. Dari kacamata agama, jelas-jelas langkah ini salah, karena tentu saja memberikan akses kondom pada remaja merupakan salah satu indikasi ‘ijin’ dari masyarakat pada remaja untuk melakukan premarital seks atau seks sebelum menikah. Namun apakah betul bahwa kebijakan ini hanya memberikan efek negatif pada remaja?

Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah kasus HIV pada orang usia produktif (20-29 tahun) memang cukup tinggi. Melihat perjalanan virus HIV menjadi AIDS yang bisa menelan waktu bertahun-tahun, maka bukan tidak mungkin apabila seseorang telah mengidap HIV sejak mereka remaja (15-24 tahun). Hal ini mengindikasikan bahwa sejak usia remaja seseorang telah seksual aktif. Pernyataan ini dikuatkan dengan banyaknya hasil survey, penelitian maupun artikel mengenai perilaku seksual remaja di kota-kota besar yang sudah sangat hebat. Selain itu, jumlah kasus HIV-AIDS karena penggunaan narkoba suntik sudah menurun, sehingga penggunaan narkoba suntik pada remaja bukan lagi isu utama dalam penularan HIV-AIDS. Melihat kenyataan ini, mau tidak mau pemerintah juga harus menjadikan remaja sebagai target utama dalam upaya pencegahan penularan HIV-AIDS.

Untuk itu, Pemerintah harus menyelesaikan masalah perilaku seksual remaja terlebih dahulu apabila ingin menghentikan penyebaran HIV pada remaja. Apabila dicermati ada setidaknya 3 opsi lain selain akses kondom pada remaja yang dirasa lebih ‘aman’, yaitu pemberian informasi HIV-AIDS dan kesehatan reproduksi pada remaja dengan metode yang hingga saat ini dirasa paling efektif, yaitu peer education, memasukkan kurikulum kesehatan reproduksi pada pelajaran sekolah dan peningkatan pelayanan kesehatan ramah remaja. Namun begitu kenapa opsi terakhir, yaitu akses kondom untuk remaja yang terpilih?

Peer education adalah salah satu cara pendidikan kesehatan yang konsepnya berakar dari pemberdayaan masyarakat. Remaja akan paham akan informasi dan mau untuk menyampaikan permasalahannya apabila informasi tersebut disampaikan oleh teman sebayanya. Namun begitu, saat ini perlu dipertanyakan mengenai keefektifan pencegahan dengan metode ini. Saat ini, pemerintah dengan berbagai lembaganya seperti BKKBN dan Dinas Kesehatan telah membentuk, memprakarsai dan melatih puluhan hingga ratusan peer educator untuk menyampaikan informasi terkait kesehatan reproduksi dan HIV-AIDS pada teman sebayanya, namun angka seksualitas remaja masih saja cukup tinggi, terutama di kota-kota besar yang pastinya mendapatkan perhatian besar dari pemerintah. Hal ini bisa disebabkan karena praktek peer education yang belum sesuai konteks. Dapat dilihat di beberapa sekolah, peer educator telah terbentuk, namun pelaksanaan monitoring dan evaluasi tidak berjalan baik sehingga banyak peer educator di beberapa sekolah yang mati suri, ada nama namun tidak ada kegiatan.

Opsi kedua, yaitu dengan memasukkan kurikulum kesehatan reproduksi, telah digagas selama bertahun-tahun, namun dalam prakteknya gagasan ini berhenti di tingkat Pemerintah. Egoisme beberapa Kementrian untuk mewujudkan gagasan ini masih sangat dirasakan. Beberapa masih berfikir konservatif dengan menganggap bahwa pendidikan kesehatan reproduksi berarti mengajar anak didik cara untuk melakukan hubungan seksual. Guru-guru juga berpendapat bahwa beban yang mereka miliki cukup banyak sehingga untuk menambah kurikulum dirasa cukup sulit. Selain itu, untuk memberikan pendidikan kesehatan reproduksi, seseorang juga harus dilatih mengenai cara pengajaran yang efektif sehingga remaja paham dan mau berbagi mengenai permasalahannya mengingat issue ini cukup sensitif. Menggantungkan pencegahan HIV-AIDS pada remaja dengan metode ini cukup beresiko karena opsi ini tidak mungkin dilakukan dalam waktu dekat selama pandangan negatif mengenai pendidikan kesehatan reproduksi masih ada.

Opsi ketiga adalah meningkatkan pelayanan kesehatan yang ramah remaja sebagai upaya skreening penularan HIV pada remaja. Selama ini, pandangan remaja pada pelayanan kesehatan masih kurang baik apalagi bila mereka harus memeriksakan kesehatan reproduksinya. Penerimaan petugas kesehatan sangat berpengaruh dalam hal ini. Masih ditemui beberapa kasus di daerah yang menunjukkan judge negatif dari petugas kesehatan yang menerima remaja untuk memeriksakan kesehatan reproduksinya walaupun tidak untuk VCT maupun memeriksakan kehamilan. Selama pelayanan kesehatan masih berpikir negatif terhadap remaja maka opsi ini sulit dilakukan. Namun begitu, Pemerintah telah berupaya dengan melatih dan mengkader petugas Puskesmas untuk memberikan layanan yang ramah remaja. Buku panduan dan monitoring juga telah ada namun hingga tahun 2012, capaian dari pelayanan kesehatan peduli remaja masih bervariasi di berbagai daerah.

Akhirnya munculah opsi yang dipilih yaitu akses kontrasepsi kondom untuk remaja. Pengertian akses kontrasepsi kondom yang terlanjur berkembang di masyarakat memang sedikit berbeda dari yang dimaksudkan untuk pencegahan HIV-AIDS. Akses kodom yang dimaksudkan di sini ialah untuk mereka yang telah seksual aktif. Hal ini tidak berarti petugas Puskesmas mendatangi sebuah sekolah dengan membawa satu boks kondom dan membaginya pada setiap anak yang ia temui. Terdapat proses sehingga petugas bisa memberikan kondom pada seorang remaja. Mereka harus menjalani proses konseling untuk mengetahui perilaku seksualnya. Apabila diketahui remaja tersebut memang seksual aktif barulah kondom diberikan.

Di lapangan, pemberian informasi untuk remaja yang terlanjur seksual aktif tidaklah cukup. Butuh waktu lama atau bahkan tidak mungkin bagi mereka untuk berhenti melakukan hubungan seksual (abstinen) karena banyaknya support bagi mereka untuk melakukannya lagi dan lagi baik dari media massa maupun teman sebayanya. Usia mereka yang masih remaja dan belum menikah juga menyebabkan kecilnya kemungkinan bagi mereka untuk melakukan hubungan seksual dengan hanya satu pasangan (be faithful). Maka dari itu akses kondom bagi remaja yang seksual aktif sepertinya menjadi satu-satunya pilihan.

Meskipun begitu, adanya akses kondom tanpa informasi yang benar dan pelayanan yang baik juga tidak akan menghasilkan apapun. Opsi satu, dua dan tiga juga harus tetap diupayakan agar upaya pencegahan HIV-AIDS pada remaja dapat berjalan optimal. Akses kondom juga bukan tidak mungkin akan menghasilkan masalah lain dalam prakteknya. Pergeseran budaya dan nilai tentang seksualitas jelas-jelas akan muncul sebagai masalah yang tak bisa dihindari. Namun begitu, selama hal tersebut dapat mencegah penyebaran penyakit yang dapat mempengaruhi derajat hidup masyarakat, mengapa tidak dicoba?

Kebijakan Kampanye penggunaan kondom

 

Nama : Aris Dzulfikri

Minat : FETP

Mengapa Kampanye penggunaan kondom menjadi kebijakan
Dari data di lapangan menunjukkan 2,3 juta remaja melakukan aborsi setiap tahunnya, oleh karena itu diperlukan kebijakan yang mampu menekan angka aborsi. Salah satu kebijakan yang bisa diambil adalah dengan mempermudah akses para remaja untuk mendapatkan kondom, kebijakan ini menurut Menkes dianggap efektif dan efisien. Menkes juga berdalih bahwa gebrakannya itu sebagai langkah untuk memastikan terjaminnya hak setiap anak yang dikandung sesuai UU Perlindungan Anak. Maka, mempermudah akses remaja untuk mendapatkan kondom diharapkan dapat menekan angka aborsi dan kehamilan yang tak diinginkan. Lucunya dalam menanggapi kekhawatiran bahwa pemberian kondom kepada remaja dapat memicu seks bebas, Menkes berpendapat, jika pemahaman remaja mengenai kesehatan reproduksi sudah cukup baik, tidak perlu ada kekhawatiran idenya ini akan memicu seks bebas. Dalam hal ini kontroversi menkes baru tentang ini datang dari MUI. Menurut MUI, kondom hanya boleh digunakan pasangan suami istri sebagai alat kontrasepsi atau pencegah kehamilan, karena memang sudah menjadi program pemerintah melalui Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
Argumen Kebijakan
Topik ini dianggap cukup kontroversial dan tidak jarang menjadi sorotan dari pihak-pihak tertent. Penentangan akan kampanye penggunaaan kondom ini juga datang dari mayoritas masyarakat kita yang masih mengganggap bahwasannya pemakaian kondom ini hanya untuk yang telah terikat dalam pernikahan sebagai suatu alat kontrasepsi. Tetapi kampanye menkes tentang kondom ini seolah-olah dianggap masyarakat seperti ‘melegalkan’ seks bebas yang menghindarkan adanya kehamilan. Keinginan menkes mengkampanyekan kondom untuk mencegah tingginya angka aborsi dan juga mencegah penularan HIV/AIDS di kalangan kaum muda juga tidak dipahami oleh kebanyakan masyarakat kita yang masih memegang teguh ajaran agama dan juga budaya timur Bangsa Indonesia.
Tujuan bu menkes bila dipandang dari sudut kesehatan mungkin adalah salah satu cara yang bisa dilakukan untuk mencegah penularan HIV/AIDS dan juga tingginya angka aborsi di kalangan remaja bangsa kita. Tetapi Bangsa kita juga mempunyai budaya serta pegangan agama yang tentunya melarang akan hubungan bebas, seks bebas dan sejenisnya.
Efektifkah kebijakan ini?
Menurut Menteri Kesehatan, kampanye ini menjadi penting, mengingat masih banyak kasus kehamilan yang tidak direncanakan terjadi pada anak-anak remaja. Terlebih lagi berdasarkan data BKKBN, ada sekitar 2,3 juta wanita dewasa muda yang melakukan aborsi karena melakukan hubungan seks di luar nikah. “Oleh karena itu, ada kampanye yang menyasar generasi muda 15-24 tahun. Sekilas, strategi ini dapat digunakan untuk menekan penyebaran HIV-AIDS yang terus meluas. Namun, efektivitas kebijakan ini terhadap permasalahan HIV-AIDS masih perlu dikritisi. Pertama, harus ada data mengenai penggunaan kondom di kelompok berisiko, pekerja seks komersil misalnya, apakah sebenarnya sudah pernah dicoba dan bagaimana hasilnya. Jika kondom sudah digunakan oleh pekerja seks komersil sebelumnya dan sampai sekarang belum ada perubahan yang berarti, itu tanda bahwa hal ini tidak efektif dilakukan. Kedua, perlu diketahui secara klinis berapa besar kemampuan kondom untuk mencegah penularan penyakit seksual. Perlu ada bukti mengenai seberapa besar kondom dapat melindungi penggunanya atau orang lain dari penyakit seksual.
Apakah akar masalahnya tepat?
Sekilas, strategi ini dapat digunakan untuk menekan penyebaran angka aborsi yang terus meningkat. Namun, efektivitas kebijakan ini terhadap permasalahan aborsi masih perlu dikritisi. Pertama, harus ada data mengenai penggunaan kondom di kelompok berisiko, anak usia sekolah misalnya, apakah sebenarnya sudah pernah dicoba dan bagaimana hasilnya. Jika kondom sudah digunakan oleh para remaja sebelumnya dan sampai sekarang belum ada perubahan yang berarti, itu tanda bahwa hal ini tidak efektif dilakukan. Kedua, perlu diketahui secara klinis berapa besar kemampuan kondom untuk mencegah terjadinya kehamilan. Perlu ada bukti mengenai seberapa besar kondom dapat melindungi penggunanya atau orang lain dari terjadinya kehamilan.

Gerakan Jum’at Bersih dan Minggu Bersih di Kota Magelang

 

Mengapa Ada Keinginan untuk mewujudkan Kota Magelang sebagai Kota Adipura yang bebas DBD ?
Kota Magelang merupakan daerah transit dalam perjalanan menuju kota-kota besar (Semarang dan Yogyakarta) dengan wilayah yang relative sempit ( 3 kecamatan ) dan tidak mempunyai sumber daya alam yang memadai untuk sumber PAD nya, sehingga sektor jasa dan perdagangan menjadi andalan. Kota yang bersih dan tertata rapi menjadi syarat utama untuk menjadikan daya tarik bagi

investor atau pengunjung. Dengan banyaknya orang yang berinvestasi dan berkunjung di Kota Magelang dapat menjadi indikator bahwa Kota Magelang mempunyai nilai jual yang tinggi.
Piala Adipura Kencana sebagai penghargaan tertinggi dalam bidang kebersihan dan penataan kota atau wilayah menjadi pendorong untuk mewujudkan Kota Magelang sebagai Kota Jasa yang sehat. Hal ini menjadi permasalahan tatkala keinginan tersebut tidak dibarengi suatu kebijakan untuk mewujudkannya, apalagi Kota Magelang termasuk daerah endemik penyakit DBD. Sebagai Kota Jasa, Kota Magelang diusahakan menjadi kota yang sehat, dan bebas dari berbagai macam penyakit menular termasuk Penyaktit DBD. Kebijakan Gerakan Jum’at bersih dan Minggu Bersih menjadi pilihan untuk mewujudkan keinginan dalam meraih Adipura bagi Kota Magelang di tahun 2013 sekaligus menjadi pilihan untuk menanggulangi penyakit DBD.
Argumen yang mendukung Gerakan Jum’at Bersih dan Minggu Bersih
Kebijakan Gerakan Jum’at Bersih dan Minggu Bersih dipandang paling cocok dengan kondisi Kota Magelang, karena tidak membutuhkan biaya yang besar. Pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan Kota Magelang menjadi kota jasa yang menarik dapat dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat, baik itu masyarakat pendidikan, masyarakat perkantoran maupun masyarakat umum. Gerakan Jum’at Bersih diperuntukkan bagi masyarakat pendidikan dan perkantoran, dimana pada Hari Jum’at mereka melakukan kegiatan kerja bhakti massal di lingkungan sekolah atau perkantoran. Sedang untuk masyarakat umum, kegiatan kerja bhakti massal dilakukan pada hari Minggu. Dalam kegiatan tersebut juga disertakan kegiatan PSN (Pemberantas Sarang Nyamuk) 3M ( Menguras, Mengubur dan Menimbun) untuk penanggulangan KLB penyakit DBD.
Dibandingkan dengan pilihan kebijakan yang lain seperti Penambahan anggaran kebersihan kepada Dinas Kebersihan maupun Kegiatan kerja bhakti massal sebelum penilaian Adipura, kebijakan terpilih lebih efektif dan efisien. Efektif, karena dengan kebijakan tersebut diharapkan akan menumbuhkan rasa empati masyarakat kepada wilayahnya dan kebersihan kota dapat terpelihara. Efisien, karena kegiatan tersebut tidak membutuhkan biaya yang besar untuk melaksanakannya.
Efektifkah kebijakan Gerakan Jum’at Bersih dan Minggu Bersih ini?
Kebijakan ini dirasa efektif bila sudah menjadi kebiasaan seluruh lapisan masyarakat. Namun demikian jika kebijakan ini dilakukan hanya untuk meraih penghargaan Adipura, kemudian setelah itu berhenti maka kebijakan ini menjadi tidak efektif. Penyebaran penyakit DBD pun tidak bisa ditanggulangi jika kegiatan kerja bhakti dan pemberantasan sarang nyamuk hanya dilakukan insidentil bukan terus menerus. Gerakan Jum’at Bersih dan Minggu Bersih dianggap efektif karena dilakukan setiap minggu sekali, mengingat siklus kehidupan nyamuk dari telur menjadi nyamuk dewasa berkisar antara 7 s/d 14 hari. Sehingga sebelum menjadi nyamuk, jentik-jentik nyamuknya sudah mati / musnah terlebih dahulu.

Apa akar masalahnya tepat?
Karena kegiatan kerja bhakti massal merupakan gerakan yang menyadarkan setiap orang untuk berperilaku bersih dan sehat, maka perlu proses yang lama untuk menjadi kebiasaan. Dengan dilakukannya setiap minggu sekali, baik itu hari Jum’at maupun hari Minggu diharapkan akan menjadi kebiasaan / perilaku yang melekat pada kehidupan masyarakat Kota Magelang. Jadi kebijakan tersebut tepat bila ditinjau dari akar permasalahan munculnya kebijakan ini yaitu masih kurangnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) ditatanan masyarakat.

 

Kebijakan Pemberian Stimulant Paket Jamban sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka Pencapaian Target Cakupan dan Akses Masyarakat terhadap Jamban

Salah satu masalah sanitasi yang ada di Kabupaten Boyolali adalah masih rendahnya cakupan dan akses masyarakat terhadap jamban. Cakupan kepemilikan jamban baru sekitar 69,8% dari total jumlah rumah yang ada. Sedangkan untuk akses terhadap jamban baru sebesar 79,1 %, jauh dibawah target MDG’s yaitu 100%.  Hal ini dipengaruhi oleh banyak factor, antara lain tingkat pendidikan dan pengetahuan masyarakat, social budaya, status ekonomi, ketersediaan air bersih dan sarana yang kurang memadahi.

Status ekonomi berkontribusi terhadap rendahnya cakupan dan akses terhadap jamban terutama jamban sehat. Kemampuan ekonomi masyarakat terutama masyarakat miskin sangat rendah, sehingga masyarakat tidak mampu membuat jamban, karena untuk membuat jamban membutuhkan biaya yang tidak murah. Hal inilah yang menyebabkan jumlah penduduk dengan cakupan kepemilikan dan pemanfaatan jamban rendah.

Dari segi pengetahuan, masih banyak masyarakat yang belum mengerti betapa berbahayanya jika kita buang air besar sembarangan. Rendahnya pengetahuan masyarakat akan penyakit – penyakit yang dapat ditularkan melalui air sangat berpengaruh terhadap kebiasaan buang air besar mereka. Kurangnya informasi tentang penggunaan jamban di masyarakat membuat kebiasaan buang air besar di sembarang tempat sulit dirubah.

Tantangan lain dalam menghadapi masalah sanitasi adalah sosial budaya dan perilaku masyarakat yang masih terbiasa buang air besar di sembarang tempat, khususnya di badan air yang juga digunakan untuk mandi, mencuci, dan kebutuhan higienis lainnya. Dilihat dari segi social budaya, masyarakat boyolali masih ada yang mempunyai kebiasaan buang air besar di sungai. Hal ini akan mengakibatkan air terkontaminasi dan menjadi sumber infeksi penyakit – penyakit yang ditularkan melalui air. Hal ini sejalan juga dengan tingkat penididikan yang rendah. Semakin rendah tingkat pendidikan masyarakat akan semakin susah merubah kebiasaan mereka buang air besar sembarangan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut ada beberapa alternative kebijakan yang bisa diterapkan antara lain dengan pemberdayaan masyarakat, Promosi Kesehatan yang lebih intensif, meningkatkan dukungan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam meningkatkan perilaku higienis dan saniter serta melakukan advokasi dan sosialisasi kepada pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya secara berjenjang.

Pemberdayaan bertujuan agar masyarakat merasa lebih terpicu untuk merubah perilaku mereka dari Buang air besar di sembarang tempat menjadi buang air besar di jamban. Karena prinsip pemberdayaan adalah dari, oleh dan untuk masyarakat. Kegiatan pemberdayaan yang saat ini sedang gencar dilakukan adalah Sanitasi Total Berbasis Masyarakat ( STBM ). Upaya promosi kesehatan juga merupakan alternative kebijakan yang bisa dijalankan. Upaya – upaya promosi yang bisa dilakukan antara lain penyuluhan, kampanye Stop Buang Air Besar Sembarangan, Pemutaran film ke desa – desa terpencil yang diselingi pesan – pesan kesehatan, dan sebagainya. Dengan upaya promotif ini masyarakatt diharapkan meningkat pengetahuannya, khususnya pengetahuan mengenai Stop BABS.

Berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan cakupan kepemilikan dan akses masyarakat terhadap jamban. Ada pula upaya tidak langsung yang dilakukan yaitu dengan melakukan sosialisasi dan advokasi kepada para pemangku kebijakan. Hal ini dimaksudkan agar program dan kegiatan yang sudah direncanakan mendapat dukungan baik moral maupun material.

Dari beberapa alternative kebijakan di atas Pemerintah Kabupaten Boyolali menjadikan Pemberdayaan masyarakat sebagai langkah yang tepat untuk meningkatkan cakupan dan akses masyarakat terhadap jamban. Salah satu upaya pemberdayaan Di Kabupaten Boyolali adalah dilaksanakannya Program Pengembangan lingkungan sehat. Bentuk kegiatannya berupa penyediaan / pengawasan sarana air bersih, jamban dan sarana pembuangan air limbah dimana kegiatan ini lebih dititikberatkan pada penyediaan jamban bagi masyarakat miskin. Kegiatan ini menjadi salah satu kebijakan yang dianggap strategis karena berfihak untuk masyarakat miskin. Selain bisa memberikan manfaat yang positif bagi masyarakat, kegiatan ini mempunyai dampak pencitraan yang positif pula bagi para pengambil kebijakan. Dengan adanya kegiatan ini masyarakat penerima bantuan diharapkan mampu mewujudkan stimulant yang diberikan menjadi sebuah bangunan jamban yang layak. Sejak tahun 2008 kebijakan ini terus digulirkan dan anggarannya pun selalu mendapatkan prioritas. Pada tahun 2012 ada 483 paket stimulant jamban yang diberikan untuk masyarakat miskin. Paket tersebut berisi closet, pipa, pintu dan semen. Paket yang diberikan hanya berupa stimulant karena harapannya masyarakat bisa terpicu dengan adanya stimulant ini dan tidak hanya menggantungkan pada pemerintah saja. Tidak hanya dari Pemerintah Kabupaten Boyolali saja, bantuan serupa juga diberikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Tujuannya sama yaitu untuk meningkatkan cakupan dan akses masyarakat terhadap jamban, hanya paket bantuannya saja yang berbeda, bahkan kalau dirupiahkan nilainya lebih besar. Kebijakan ini akan terus berkesinambungan hingga cakupan dan akses masyarakat terhadap jamban memenuhi target.

Diagram Analisis Kebijakan Pengembangan Desa Siaga

 

Nama : Mursi

Minat : PPK

Mengapa pengembangan desa siaga menjadi agenda kebijakan?
Pengembangan desa siaga mejadi agenda kebijakan karena ada dua tujuan yang ingin dicapai. Pertama, untuk mendekatkan pelayanan kesehatan. Keadaan geografi negara Indonesia yang begitu beraneka ragam, yang meliputi daerah perkotaan dan perdesaan. Untuk daerah perkotaan, tentu saja dalam melakukan akses terhadap pelayanan kesehatan akan mudah didapatkan oleh semua orang, karena banyaknya fasilitas-fasilitas kesehatan yang berkualitas yang tersedia secara merata. Namun, di daerah pedesaan belum tentu semua masyarakatnya bisa dalam mendapatkan pelyanan kesehatan yang cukup baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Di Indonesia, masih banyak desa-desa yang sangat sulit dijangkau oleh transportasi yang ada seperti yang di kota. Sehingga, distribusi tenaga kesehatan di desa-desa juga belum merata. Dengan adanya kebijakan pengembangan desa siaga, diantaranya pembentukan Pos Kesehatan Desa, diharapkan akses pelayanan kesehatan masyarakat desa menjadi meningkat. Kedua, pemberdayaan masyarakat. Dengan pemberdayaan masyarakat diharapkan masyarakat desa yang sehat, mampu dan tanggap terhadap masalah kesehatan dapat terwujud. Melalui upaya pemberdayaan masyarakat, diharapkan masyarakat mampu dan mandiri melakukan upaya mengatasi keadaan bencana maupun kegawatdaruratan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.
Argumen kebijakan yang lemah
Apabila kita kaji dari tujuan yang pertama dari pengembangan desa siaga yang bertujuan mendekatkan akses pelayanan kesehatan, maka dapat kita katakan bahwa tujuan yang ingin dicapai tersebut akan sangat bermanfaat dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Karena dapat kita simpulkan bahwa dengan kebijakan pengembangan desa siaga akan memberikan gambaran atas tersedianya fasilitas kesehatan yang cukup di daerah pedesaan. Faktanya, keberadaan desa siaga hanya dianggap sebuah proyek baru yang hanya berbentuk pencapaian target fisik saja dan melupakan tujuan dasar yaitu mendekatkan akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Target fisik dapat diartikan adanya anggaran untuk pembentukan desa siaga, sehingga akan muncul anggaran untuk pembentukan Pos Kesehatan Desa dan pengadaan peralatan kesehatan Pos Kesehatan Desa. Sedangkan dalam persetujuan keluarnya dana anggaran harus disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah, sehingga pengembangan desa siaga tidak sepenuhnya dapat terwujud.
Kebijakan pengembangan Desa Siaga yang telah diatur dalam Kepmenkes No 564/2006 tidak secara spesifik menjelaskan perlu adanya dukungan dari luar sektor kesehatan, yang selanjutnya akan berpengaruh kepada implementasi pengembangan Desa siaga. Seperti dalam pengadaan tenaga kesehatan tentu saja sangat membutuhkan koordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah setempat, dan lain sebagainya
Efektifkah kebijakan tersebut?
Dari tiga pilihan kebijakan yang ada, kebijakan pengembangan desa siaga memang merupakan hal yang paling mendukung untuk meningkatkan kemandirian masyarakat dalam upaya mengatasi masalah kesehatan yang ada dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Namun manfaat penyelenggaraan pengembangan desa siaga belum maksimal dirasakan dikarenakan belum maksimalnya partisipasi dari semua pihak yang ada di desa, baik itu dari pemerintah, swasta maupun masyarakatnya.
Penyelenggaran pengembangan desa siaga juga belum didukung dengan tersedianya sumber daya kesehatan yang memiliki kompetensi dalam mewujudkan masyarakat yang mampu dan tanggap terhadapa masalah-masalah kesehatan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Tenaga kesehatan yang ada masih berorientasi upaya kuratif. Padahal tujuan yang ingin dicapai adalah upaya promotif dan preventif termasuk juga upaya pemberdayaan masyarakat.
Selain itu, ketentuan untuk memenuhi minimal satu bidan dan dua kader dalam kebijakan pengembangan Desa Siaga ditetapkan karena terdapat keterbatasan sumber daya yang tidak memungkinkan menempatkan satu tim untuk setiap Desa Siaga. Ketentuan tersebut tidak mempertimbangkan kemampuan dan langkah-langkah untuk pemenuhan sumber daya secara nasional.
Apakah akar masalahnya tepat?
Apabila dilihat dari kurangnya kemandirian dalam melaksanakan upaya-upaya kesehatan, kebijakan pengembangan desa siaga sudah tepat, namun dampak dari kebijakan tersebut masih kurang dirasakan dikarenakan implementasi pengembangan desa siaga belum dilaksanakan dengan maksimal. Kurangnya koordinasi dari semua elemen yang ada di desa dan kurangnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi melaksanakan program yang telah ditetapkan tersebut.